Jumat, 03 Februari 2012

Rapat koordinasi bulan Januari FK/FT di kabupaten Grobogan


11 Januari 2012 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Bulanan FK / FT yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Toroh  yang di hadiri oleh Kepala Bapermas Drs. Sanyoto, MM , Faskab, Faskeu Fastkab, Asisten Faskab , Asisten Fastekab serta Camat Toroh Suroto,S.Si.
Drs. Sanyoto, MM menegaskan bahwa :
a. Evaluasi pelaksanaan tahun 2011 yang kurang baik untuk diperbaiki ditahun 2012
b. Profesionalisme fasilitator dalam bekerja dilapangan dengan menyikapi permasalahan dilapangan yang sedini mungkin.
c. Pengawasan terhadap UPK yang insentif baik dalam administrasi maupun indikasi penyelewengannya.
d. Permasalahan tunggakan yang selalu ada untuk secepatnya diminimalisir penyebabnya.
e. Program Bupati dan Wakil Bupati ditahun 2012 adanya program pembangunan jalan antar desa dari dana APBD yang diperuntukkan 50 desa dengan besaran masing – masing 100 juta yang dilaksanakan sistemnya hampir sama dengan PNPM serta pendampingannya dari tim fasilitator dan pelaksananya oleh TPKD bukan rekanan atau kontraktor.
Sedangkan dari Fastekab Ir. Supardi MM  mengemukanan beberapa hal di antaranya :
a. Memberikan pemantapan kesiapan MAD Pertanggungjawaban yang dimulai dari Kec. Wirosari pada
b. Dalam penyampaian laporan nanti diharapkan komplit sampai dengan pengelolaan kegiatan 2011, ceklis administrasi 2011 tidak hanya laporan keuangan SPP, Perguliran atau DOK.
c. Draft materi untuk MAD Pertanggungjawaban masuk ke tim faskab minimal 2 hari sebelum hari pelaksanaannya.
d. Kesiapan BPKP yang turun dibulan februari untuk FK / FT melaksanakan audit antar desa diantaranya kelengkapan 7 MAP dan administrasi lainnya, apabila ada kekurangan segera untuk dilengkapi dan berikan target waktu penyelesainnya.
e. Pendanaan audit antar desa bisa menggunakan dana rakor kecamatan atau dana kelembagaan
f. Dokumen SPPB yang belum lengkap belum ada desain RAB segera dikompliti serta dokumen lelangnya
g. Desain RAB 2012 segera diselesaikan karena Februari 2012 akan digabungkan dengan Musrenbangcam
h. Untuk Tim Verifikasi dipertegas lagi terhadap TUPOKSI yakni hanya memotret kondisi dilapangan tidak boleh sebagai tim pendanaan BLM, serta administrasi verifikasi yang belum di tandatangani Faskab segera untuk dikompliti.
i. Penyampaian proges kegiatan diantaranya ceklis pelatihan Kader teknis, Pemasangan prasasti, SPPB 2011 dan Paska krisis, BA verifikasi yang belum ditandatangani Tim Faskab 2011 dan Paska krisis serta 2012, BA pendampingan dan laporan pendampingan FK/FT
j. Pembahasan dan penyepakatan desain RAB 2012 terhadap analisa yang digunakan untuk kegiatan Telford dan jalan rabat beton
k. Pemahaman terhadap pengisian laporan di form 75 pada kolom lebar untuk kegiatan jalan rabat
l. Pengumpulan SPK segera diselesaikan karena akan dibawa ke propinsi
Sedangkan dari Faskeu Ir. Oentoeng Soekasno MM menegaskan beberapa hal diantaranya :
a. Sebagai tindak lanjut pelatihan BPUPK untuk peningkatan optimal kapasitas pelaku atau lembaga yang ada, demi kesiapan tutup buku
b. Untuk kelancaran pengawasan BPUPK diperbolehkan opersiaonalnya maksimal 5 % dari OP UPK
c. Salah satu surplus boleh digunakan dana sosial dan dana kelembagaan yang semuanya harus disepakati SOP dan RAB nya
d. Demi kesiapan tutup buku kelembagaan dirapatkan konsolidasi dengan FK, UPK, BPUPK dan BKAD
e. Penggunaan bonus UPK dipertimbangkan tidak ada penyimpangan dan minimal 10 % dari laju pertumbuhan modal
f. Transport untuk UPK bukan tunjangan tapi bersifat addcost setiap ada kunjungan ke desa
g. Demi peningkatan kapasitas PL diperbolehkan menambahkan dari OP UPK dengan mempertimbangkan kinerja yang ada
Selanjutnya dari Beliau Drs. Nurhadi selaku asisten Faskab menambahkan beberapa hal antara lain :
a. Mengingatkan untuk tahapan paska krisis secara komplit dan penuh serta MPJ seperti reguler
b. Pengendalian TPP disiapkan pada MAD Penetapan terhadap penerapan sanksi lokal
c. Penyalahgunaan dana SPP/ UEP tidak masuk disanksi lokal tapi masuk dipinjaman lain – lain dan adanya pengakuan dari yang mamakai penyelewengan dana
d. Segera kecamatan yang belum mengumpulkan rekap SPC diselesaiakn secepatnya
e. Untuk penyerapan DOK Pelmas salah satu kegiatannya boleh di cluster untuk mengefisienkan waktunya contoh Pelatihan Kades, BPD dan LPMD
f. Untuk RAB PKH harap diperhatikan dukungan yang ada diantaranya TOR, Kurikulum, Survey harga bahan dan alat serta kontrak pengajaran dengan tutornya
Selanjutnya Yudi Jiwandana ,ST selaku asisten Fastekab menambahkan 2 point terpenting yaitu :
a. Checklist laporan EWS yang masuk dan segersa dikumpulkan hard dan soft copinya
b. Konfirmasi pengumpulan SPK dan data lapor diri

Sedangkan Faskab [ Joko Wahyudi ] menambahkan informasi yakni :
a. Penyerapan DOK Pelatihan agar di review untuk sssegera menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjit  Pelatihan (RKTL) yang belum dilaksanakan dan menyusun rencana kegiatan penggunaan slado / sisa dddana DOK Pelmas.
b. Pelatihan Kades, BPD, dan LPMDDD agar di jadwalkan pada bulan ini atau awal Februari agar dapat memperkuat proses integrasi perencanaan pembangunan desa dan musrenbangdes
c. Pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas masyarakat dan pelaku dengan sumber dana DOK Pelmas yang belum lengkap misalnya Pelatihan KPMD atau Kader Teknis agar segera di tuntaskan
d. Jadwal musrenbang kecamatan yang menyatu dengan MAD Penetapan usulan akan di tentukan waktunya dari kabupaten dddalam hal ini biasanya ditetapkan Bappeddda. Oleh sebab itu Administrasi usulan / RAB Desain agar segera diselesaikan sebelumnya
Notulen Rakor 25 Januari 2012  sebagai
 berikut :
Drs. SANYOTO, MM (Kepala BAPERMAS Kab Grobogan)
a. Penekanan dalam rakor dalam mewujudkan tahun 2012 yang lebih baik dengan beberapa penegasan diantaranya :
b. Untuk laporan akhir kegiatan desa 2011 yang belum selesai segera difasilitasi tim kecamatan sehingga sebelum desain rab 2012 semua sudah selesai.
c. Administrasi dicek kembali kekomplitannya untuk kesiapan pemeriksaan BPKP sekitar di bulan maret.
d. Kualitas fisik di tahun 2012 yang lebih baik karena salah satu program unggulan yang ada dimas sekarang dan masih terbaik dibandingkan dengan program yang lainnya.
e. Kepemanfaatan SPP yang kurang tepat sasaran dan dimonitoring dalam penyalurannya
f. Untuk tim fasilitator lebih tegas apabila melihat mekanisme yang kurang tepat dengan aturan main dalam program
g. Administrasi UPK selalu dicek dan supervisi dengan rutin bagi pelaku yang terkait
h. Kecamatan yang sudah mulai ada indikasi penyelewengan segera dicermati dan diselesaikan
i. Kesiapan Musrenbangdes dan Musrenbangcam dipersiapkan dengan baik

SUPRIADI, BA
a. Perlu adanya kedisiplinan waktu dalam kehadiran rapat dan lainnya bagi semua pelaku yang ada
b. Jangan mondar mandir disaat ada narasumber yang sedang bicara
c. Undangan rakor sebelumnya sudah diedarkan via sms dan akan ditindak lanjuti dengan surat resmi
d. Untuk pelaksanaan tahun 2012 lebih mengutamakan kualitas daripda

Ir. SUPARDI, MM (Fastekab)
a. Masing – masing kecamatan untuk menyampaikan progres laporan Akhir Desa, Laporan pendampingan fasilitator, Kegiatan audit antar desa dan target penyelesaian
b. Untuk kecamatan yang mendapatkan Paska Krisis juga  melaporkan progres fisik, penyerapan dana dan kendalanya
c. Untuk usulan 2012 sudah tertuang di RKP dan RPJMDes, progres penyusunan desain RAB 2012, kesiapan Musrenbangdes dan musrenbangcam

AGUSTINUS (Dari pihak Korprov Jateng)
a. Penekanan evaluasi paska krisis dan 2011 serta laporan akhir kegiatan desa segera diselesaikan
b. Grade honorarium ditinjau ulang setiap fasilitator
c. Pencairan dana disiapkan SK Satker, SK UPK
d. Penyampaian hasil monitoring di Brati secara umum baik
e. RKTL pelaksanaan 2012 yang direncanakan dengan baik

Ir. OENTOENG SOEKASNO, MM ( Faskeu )
a. Perihal dana kelembagaan dicermati dengan baik penggunaannya, yang penting ditinjau ulang diantaranya :

1. Direkening operasional / dieksekusi yang penting
2. RAB yang jelas
3. Pemantauan penggunaannya yang jelas
4. SOP AD / ART BKAD dan disepakati dalam forum MAD
5. Rekening tetap dikolektif

b. Penanganan pola terhadap penyelewengan dan tunggakan ditinjau ulang dengan PTO, diantaranya desa yang kena bencana dihapus disanksi local
c. Perhitungan tutup buku neraca, surplus, rekonsiliasi 2011, ada dua arus kas, arus pendapatan biaya, realisasi 2011 kas dan biaya dijilid LPJ tersendiri.
d. Kambing bergulir meminta laporannya
e. OP UPK untuk honor tetap mengikuti memo dari kabupaten
f. Penggunaan tunjangan transport yang wajar
Drs. DJOKO WAHYUDI ( Faskab Kab. Grobogan )
a. Untuk sangsi lokal merumuskan sangsi lokal yang jelas
b. Operasional desa  untuk kompensasi atas dihapuskannya Koordinator Ekonomi (KE)
c. Pembagian jasa didesa tidak boleh harusnya pembagian surplus
d. Musrenbangdes harus dikawal dengan ditunjukkannya dokumentasi
e. RAB desain disusun semua usulannya ditetapkan di prioritas
f. UPK yang memisahkan pinjaman lain agar penangannya melaporkan dilaporan perkembangan masalah
g. UPK membuat kelompok kelompok yang menunggak dan penanganannya
h. Audit antar desa dipersiapkan untuk pemeriksaan BPKP
i. Lokasi paska krisis untuk satker dibuatkan kuitansi pencairan tahap II diberi materai
j. Pengumpulan laporan administrasi tanggal 1 dan kolektif tanggal 2
k. Laporan protak final tahun 2011 dan protak perencanaan tahun 2012
l. Pengumpulan BA MAD Prioritas dikumpulkan untuk mengawal MAD Penetapan  [ Fathur ]  





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar