Rapat koordinasi bulanan FK/FT di kabupaten Grobogan

Rapat Koordinasi FK/FT  bersama Faskab dan Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Grobogan periode ke dua  bulan September 2012 dilaksanakan pada tanggal 25 dengan mengabil tempat di Desa Depok Kecamatan Toroh. Pada kesepatan Rakor kali ini ada yang diluar kebiasaan yaitu ada kesempatan demo/praktek pencampuran adukan semen yang dilakukan oleh Semen Holcim dengan kelengkapan Mobil Lab-nya.   Beberapa simpulan dan rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Diingatkan kembali tentang dua  Surat dari Dirjen PMD yang telah disosialisasikan dalam rakor kabupaten periode sebelumnya yaitu : Pertama, tentang Penegasan Pengelolaan Dana Bergulir agar segera ditindak lanjuti karena batasan waktunya adalah harus sudah diimplementasikan sampai dengan Desember 2012. Kedua, Panduan Penetapan dan Penanganan Lokasi Bermasalah PNPM Mandiri Perdesaan agar sosialisasinya lebih optimal sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan dapat berpartisipasi dalam penanganan penyelesaian masalah-masalah yang timbul agar tidak dikategorikan sebagai “Lokasi Potensi Bermasalah” maupun “Lokasi Bermasalah” mengingat implikasi sanksi bagi suatu lokasi.

2. Pelatihan bagi Pengurus UPK khususnya Ketua telah terlaksana dan akan ditindaklanjuti dengan Pelatihan berikutnya pada bulan Oktober adalah Pelatihan bagi Pengurus UPK lainnya yaitu Bendahara dan Sekretaris UPK. Selain itu juga Pelatihan bagi Pendamping Lokal.

3. Untuk mendukung Pokja RBM khususnya bidang Media dalam menebitkan Buletin agar setiap pelaku kecamatan berkontribusi dalam mengisi Rubik baik berupa tulisan/naskah maupun Foto/gambar kegiatan PNPM.

4. Beberapa bulan terakhir ini banyak pengaduan masyarakat tetang PNPM khususnya kegiataan pembangunan sarana/prasaran baik lewat SMS, telpon maupun Mass Media.  Tentang pengaduan ini tidak semuanya benar namun tetap perlu dipandang positif dan dijadikan pembelajaran bagi semua pihak. Adanya pengaduan sebenarnya dapat menunjukkan meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dari segi control publik. Terhadap pengaduan yang ada agar menjadi bahan instrospeksi bersama lalu ditindaklanjuti,  diselesaikan sesuai dengan ketentuan/aturan dan hendaknya ini menjadi suatu pelajaran yang berharga agar tidak terulang.

5. Diingatkan kembali teknik mengaduk campuran beton yang benar sehingga hasilnya optimal yaitu : tuangkan air terlebih dahulu ke dalam molen lalu disusul dengan split kemudian pasir dan terakhir baru dimasukan semen. Waktu mengaduk berkisar antara 5 sampai 8 menit, kurang dari itu maka campuran akan kurang merata namun bila lebih atau terlalu lama maka campuran akan menjadi terpisah antara butiran kasar dan halus.

6. Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan masih ditemukan bahwa kegiatan finisinya masih kurang dari sempurna, untuk itu agar ditindaklanjuti penyempurnaanyaa serta diharapkan hasil pelaksanaan kegiatan PNPM harus berbeda lebih baik dari hasil program-program lainnya, karena kegiatan PNPM semua dilaksanakan dan diawasi serta dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri dan tanpa potongan atau pungutan maka hasilnya harus lebih baik.

7. Tim Pemelihara disarankan dibentuk dan dilatih lebih awal bukan pada saat akhir kegiatan dengan harapan Tim ini sekaligus dibekali untuk dapat berfungsi sebagai tim pemantau pelaksanaan kegiatan utamanya untuk memantau kualitas kegiatan agar lebih berkualitas.

8. Dalam seleksi calon pengurus UPK agar tidak menjadikan beban psikologis pelaku di kecamatan dan menghindarinya kasak-kusuk, titipan dan sebagainya dalam seleksi sebaiknya penguji dan soalnya dari kabupaten.

9.  Menjelang MAD LPJ UPK 2012 akan dilaksanakan rapat kerja  secara fokus oleh UPK, PJOK, BKAD, FK, FT dan Faskab.

10. Apabila terjadi maslah dilapangan sebaiknya FK, FT melaporkan kepada Faskab dan jangan takut ataupun menyembunyikan masalah, Faskab dan satker akan membantu memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian maslah.

11. Terkait dengan usulan pembangunan gedung UPK diharapkan, Satker Kabupaten dapat memfasilitasi pertemuan dengan berbagai stake holder untuk dapat memberi kepastian lebih cepat mengingat sudah mendesak waktunya dan juga bila berlarut-larut akan berdampak pada aspek biaya.